Kupang, Semarak.news- Sub Bagian Hukum & kerukunan Umat beragama (KUB) Kementerian Agama Provinsi NTT (10/03) menyelenggarakan rapat Evaluasi dan koordinasi lintas Kerukunan dan Silahturahmi Tokoh-tokoh agama dari Lembaga-lembaga Keagamaan dihadiri oleh beberapa pejabat setempat di Kantor Kementerian Agama Provinsi NTT.

Rapat kali ini dibuka oleh Drs. Sarman Marselinus (Kakanwil Kemenag Prov. NTT) didampingi H. Hasan Manuk, S.Pd, M.Pd selaku Kabag TU Kanwil Kemenag Prov. NTT.

“Terima kasih atas kehadirannya para tamu undangan dalam memenuhi undangan rapat koordinasi kerukunan umat beragama pagi ini, kerukunan umat beragama merupakan bagian penting dari kerukunan nasional maka sudah seharusnya kita memberikan perhatian yang penuh terhadap kerukunan hidup umat beragama, karena jika kerukunan hidup umat beragama terusik maka kerukunan nasional juga jelas terganggu.” Kata Sarman marselinus

Baharudin hamzah selaku Komisioner Bawaslu Prov. NTT juga hadir dalam Rapat bersama dengan Pemuda Lintas Agama, Perempuan Lintas Agama, serta masing-masing tokoh agama untuk bekerja sama dalam menjaga dan mengamankan Pilkada 2018 dari permasalahan sosial dan isu-isu SARA.

“berkaitan dengan pengawasan-pengawasan yang dilakukan Bawaslu sesuai dengan undang-undang nomor 10 tahun 2016 tentang Pilkada. Seperti yang kita tau ajang Pilkada serentak tahun 2018 ini merupakan tahap pemanasan menuju ke Pemilu 2019, maka dari itu dinamika yang terjadi sangatlah tinggi.” Kata Baharudin Hamzah

Beberapa tokoh agama juga ikut menyampaikan beberapa hal tentang upaya-upaya yang telah dilakukan untuk menjaga kerukunan umat beragama maupun menjaga Pilkada 2018 dari Konflik SARA.

“kerukunan umat beragama yang terjadi di wilayah NTT sudah berjalan dengan aman dan damai, namun kita tidak boleh terlena dan lengah, apalagi menjelang pelaksaan Pilkada yang menggunakan media sosial sebagai sarana untuk menyebar ujaran kebencian. Tentunya dibantu dengan berdoa agar kerukunan yang saat ini terjadi dapat tetap kita rasakan, serta berharap kepada Pemuda Lintas Agama agar tetap mempromosikan kerukunan dalam umat beragama seperti yang dilakukan oleh Organisasi Pemuda KOMPAK”. Kata Abdul makarim/ketua MUI NTT

Upaya-upaya lain yang dilakukan untuk menjaga kerukunan umat beragama juga telah dilakukan dari berbagai organisasi seperti penyebaran PIN saat kegiatan car free day oleh Pemuda Lintas Agama NTT, menyebarkan surat-surat tolak uang politik dan mendamaikan pilkada oleh Perempuan Lintas Agama NTT (Pelita), serta koordinasi yang dilakukan oleh pihak Kesbangpol dengan berbagai lembaga keagamaan untuk menjaga pilkada 2018 dan Pemilu 2019.

Pada akhir rapat juga dilaksanakan sesi penandatanganan pernyataan bersama yang berisi 5 hal yaitu :

  1. Bersama-sama menjaga dan memelihara kerukunan intern dan antar umat beragama yang dilandasi rasa toleransi, saling menghormati dan saling menghargai antar umat beragama;
  2. Bersama-sama menjamin keamanan Tokoh Agama dan menjaga kesucian dan fungsi rumah ibadah sebagai tempat ibadah dan menolak politisasi rumah ibadah untuk kepentingan politik praktis;
  3. Bersama-sama menolak penggunaan rumah ibadah sebagai tempat kegiatan kampanye pemilihan Kepala Daerah untuk pengumpulan dan mobilisasi massa serta pemasangan berbagai atribut kampanye untuk mendukung pasangan calon tertentu;
  4. Bersama-sama mendukung proses PILKADA Damai dan menolak politisasi Suku, Agama, Ras dan Antar Golongan (SARA) dalam proses Pemilihan Kepala Daerah di wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018;
  5. Bersama-sama ikut berpartisipasi mengawasi, menolak dan mencegah tindakan radikalis, intoleran dan terorisme demi keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;

Mou tersebut ditanda tangangani oleh Drs. H. Abdul karim makarim selaku FKUB Provinsi NTT, Ny. Xaveria A. Ghunu dari Forum PELITA, dan Zarniel S. Woleka selaku Ketua Pemuda Lintas Agama. (DP)

TINGGALKAN BALASAN