1.527 ASN Terindikasi Tak Netral di Pemilu, Kemendagri:Kita Serahkan ke Bawaslu dan KASN

Soni Sumarsono, Dirjen Otoda Kemendagri saat ditemui di ruangan

Jakarta, Semarak.news – Soni Sumarsono selaku Dirjen Otoda Kemendagri mengatakan sepanjang pemilihan kepala daerah pilkada serentak di tahun 2018. tercatat ada 1.527 Aparatur Sipil Negara (ASN) di Indonesia dinyatakan terindikasi tak netral dalam pemilu. Angka itu merupakan hasil temuan Kemendagri.

“Data 1.527 itu (ditemukan) dalam pilkada serentak ketiga, belum pilkada yang pertama dan kedua. Di 171 daerah itu jumlahnya segitu.”, kata Sumarsono, saat menghadiri Rakorwil Ketertiban dan Keamanan di Grand City Convention Hall Surabaya, Selasa (6/11).

Dalam hal ini Bawaslu juga bisa menerima laporan masyarakat bila ada aduan soal ASN tak netral, tetapi kasusnya akan dilempar ke KASN, untuk proses analisis tingkat pelanggaran, dan seperti apa besar hukumannya.

“Dari jumlah itu tidak semua ASN yang dinyatakan tak netral lantas diberhentikan, ada yang diturunkan pangkat, kemudian ada pula yang mendapat teguran keras secara tertulis. Sanksi itu, kata dia, sesuai dengan Peraturan Pemerintah nomor 53 tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.”, jelas Sumarsono.

Pada tahap pengawasan, Kemendagri tetap akan bekerja sama dengan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Namun, dalam proses pemberian sanksinya akan ditangani oleh Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN).

Sumarsono secara tegas menyebut ASN wajib untuk netral, hal ini penting untuk memberi pelayanan terbaik bagi masyarakat. Namun, melihat banyaknya ASN yang terindikasi tak netral, Sumarsono mengatakan pihaknya akan memperketat lagi larangan itu.

“Birokrasi harus netral, bisa mengayomi semuanya, bisa memberikan pelayanan yang terbaik untuk seluruh warga apapun pilihannya,”, tambah Sumarsono. [CRZ]

TINGGALKAN BALASAN